Keenam, pengelola zakat diminta menata proporsi program bantuan dengan memperkuat orientasi pemberdayaan ekonomi produktif.

Menag menilai penyaluran bantuan selama ini masih didominasi program jangka pendek dan bersifat konsumtif sehingga perlu diimbangi dengan program pemberdayaan jangka menengah dan panjang.

Ketujuh, mendorong pengembangan instrumen pengukuran dampak serta sistem pengawasan berkelanjutan terhadap penerima manfaat. Pendampingan perlu dilakukan untuk memastikan bantuan modal usaha bagi masyarakat penerima zakat atau mustahik dapat berkembang menjadi sumber kemandirian ekonomi.

Kedelapan, peningkatan literasi masyarakat mengenai zakat dan instrumen keuangan sosial syariah perlu diperluas. Edukasi publik diperlukan agar masyarakat memahami tata cara penghitungan dan penunaian zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, serta hibah secara tepat.

Kesembilan, Menag menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat dengan sistem Satu Data nasional, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

β€œIntegrasi basis data lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat meminimalkan subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan sekaligus memastikan penyaluran dana umat lebih tepat sasaran,” kata dia.