Menurut Menaker, itu merupakan panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral dan panduan terkait dengan estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL).

“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu,” katanya.

Sementara itu, Menaker Yassierli mengatakan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Menurut Menaker, penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.