“Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama,” ujar Yassierli.
Menurut dia, keterlibatan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah diperlukan agar penyempurnaan aturan K3 mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kebutuhan pelindungan keselamatan pekerja di tempat kerja.
Selain itu, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjadi agenda prioritas.
Tak hanya itu, Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapat penugasan untuk aktif memberikan masukan dalam penyusunannya.
