Dalam prosesnya, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Adapun aturan mengenai penyaluran BSU telah terbit melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.