Pada akhirnya, Wakil Presiden ideal bukanlah figur yang sekadar melengkapi susunan kekuasaan. Ia harus menjadi penguat arah pemerintahan, pemecah kebuntuan, penjaga stabilitas, dan pelaksana agenda strategis Presiden.
Bangsa ini membutuhkan duet kepemimpinan yang bekerja dalam satu irama: Presiden memimpin arah besar negara, sementara Wakil Presiden memastikan arah itu sampai ke meja rakyat-dalam bentuk pekerjaan, keamanan, keadilan, pendidikan, dan harapan.
Setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda. Karena itu, Indonesia tidak perlu menyalin mentah-mentah praktik negara lain. Namun, pengalaman sejumlah negara menunjukkan satu prinsip yang sama: wakil kepala pemerintahan akan bernilai strategis apabila diberi mandat yang jelas, target yang terukur, serta ruang kerja yang memperkuat-bukan menyaingi-kepemimpinan Presiden.
Di Amerika Serikat, Wakil Presiden memiliki dua fungsi konstitusional penting: menjamin kesinambungan kepemimpinan apabila Presiden berhalangan tetap atau sementara, serta memimpin Senat dengan hak suara penentu ketika terjadi suara berimbang. Model ini mengajarkan pentingnya kesiapan Wakil Presiden untuk setiap saat mengambil tanggung jawab tertinggi negara, sekaligus menjadi jembatan kerja antara eksekutif dan legislatif.
Bagi Indonesia, pelajarannya bukan meniru kewenangan Senat Amerika Serikat, melainkan membangun Wakil Presiden yang memiliki kapasitas kenegaraan penuh: memahami arah kebijakan, menguasai persoalan strategis, dan siap menjaga kesinambungan pemerintahan dalam situasi apa pun.
Di Afrika Selatan, jabatan Deputy President dirancang secara lebih operasional. Konstitusi menegaskan bahwa Deputy President harus membantu Presiden dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam praktiknya, ia dapat diberi mandat memimpin koordinasi program lintas sektor, hubungan pemerintah dengan parlemen, percepatan reformasi agraria, penanganan titik-titik krisis pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, reformasi badan usaha milik negara, ketahanan energi, hingga penguatan keamanan dan pencegahan kejahatan.
Model Afrika Selatan memberi pelajaran penting bagi Indonesia: Wakil Presiden ideal perlu diberi portofolio prioritas yang konkret. Misalnya, mengawal pengentasan kemiskinan, mempercepat pemerataan investasi dan pembangunan daerah, menyelesaikan hambatan pelayanan publik, mengoordinasikan agenda ketahanan pangan dan energi, serta memastikan program prioritas Presiden benar-benar sampai kepada rakyat.
Sementara itu, India memperlihatkan fungsi Wakil Presiden sebagai penjaga etika dan kualitas demokrasi parlementer. Wakil Presiden India secara ex officio menjadi Ketua Rajya Sabha atau Majelis Tinggi. Peran ini menuntut sikap imparsial, kecakapan mengelola perbedaan politik, dan kemampuan menjaga martabat perdebatan demokratis.
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya Wakil Presiden memiliki kemampuan menjadi simpul komunikasi politik nasional. Ia harus dapat membantu Presiden membangun dialog yang produktif dengan parlemen, partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dunia usaha, kampus, serta kelompok masyarakat sipil. Perbedaan politik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi permusuhan yang menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Dari ketiga contoh tersebut, Indonesia dapat mengambil intisari bahwa Wakil Presiden ideal harus menjalankan sedikitnya empat fungsi strategis: penjaga kesinambungan kepemimpinan nasional, koordinator pelaksanaan program prioritas, jembatan komunikasi antara pemerintah dan kekuatan politik, serta penggerak penyelesaian persoalan lintas sektor.
Dengan demikian, Wakil Presiden bukan pelengkap kekuasaan. Ia harus menjadi problem solver yang bekerja tenang, terukur, dan efektif; seorang negarawan yang membantu Presiden memastikan negara tidak hanya kuat dalam visi, tetapi juga sigap dalam pelaksanaan.
Bambang Soesatyo. Anggota Wantimpres RI dan Dosen Pascasarjana (S3) Universitas Borobudur.