NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banjir susulan menjadi salah satu hambatan dalam penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito mencatat sebanyak 41 kejadian banjir susulan terjadi di ketiga provinsi tersebut selama periode April hingga Oktober 2026. Rinciannya, 18 kejadian di Aceh, delapan kejadian di Sumatera Utara, dan 15 kejadian di Sumatera Barat.

"Di Aceh saja ada 18 kejadian banjir susulan. Kemudian di Sumatera Utara itu ada delapan setidaknya kejadian susulan. Di Sumatera Barat ada 15 kejadian," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, banjir susulan tersebut membuat proses pemulihan infrastruktur dan pendataan warga terdampak menjadi lebih sulit. Pasalnya, sejumlah fasilitas yang telah diperbaiki, seperti jalan dan jembatan, kembali terdampak ketika hujan dan banjir terjadi.

Tito menjelaskan kondisi geografis wilayah terdampak juga menjadi tantangan karena cakupan bencana sangat luas dan tersebar.

Ada wilayah yang relatif aman, tetapi ada pula permukiman yang berada di dekat sungai atau kawasan cekungan sehingga rentan kembali terdampak banjir.

"Ditambah lagi dengan kita sudah perbaiki, jalan sudah perbaiki, jembatan sudah dibersihkan lumpur, tiba-tiba banjir lagi. Hujan sedikit, banjir, karena sedimen-sedimen masih ada di situ," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi sungai di wilayah terdampak.

Tito menyebut terdapat 137 sungai yang terdampak bencana, terdiri atas 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatera Utara, dan 58 sungai di Sumatera Barat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 sungai di Aceh telah selesai dinormalisasi, enam masih dalam pengerjaan, dan 10 belum tertangani.

Di Sumatera Utara, 28 sungai telah selesai dinormalisasi, enam masih dalam proses, dan 14 belum tersentuh pengerjaan. Sementara di Sumatera Barat, 12 sungai telah selesai dinormalisasi, 31 masih dalam proses, dan 15 belum ditangani.

Tito mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu pekerjaan utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan dukungan TNI dan Polri.

Selain normalisasi sungai, TNI dan Polri juga membantu pembangunan serta perbaikan jembatan dan jalan. Sementara itu, Kementerian PU menangani pekerjaan infrastruktur berskala besar.

Meski demikian, Tito mengakui pemulihan membutuhkan waktu karena cakupan wilayah terdampak sangat luas, sementara sejumlah sungai yang harus dinormalisasi memiliki panjang hingga puluhan kilometer.

"Enggak mungkin dikerjakan dalam waktu singkat," imbuh Tito.