Ia mengatakan konsep pembangunan akses Malinau-Nunukan sebelumnya juga telah dibahas bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan pembahasan tersebut, kebutuhan pembangunan seluruh akses jalan diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun.
"Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Tahun 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden," jelas Tito.
Sebagai bagian dari pengawalan, BNPP RI akan melaporkan rencana pembangunan tersebut kepada Presiden untuk menentukan mekanisme pelaksanaannya, termasuk kemungkinan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus pembangunan jalan Malinau-Nunukan.
Tito mengusulkan agar dapat diadakan rapat koordinasi secara berkala setiap tiga atau empat bulan. Forum tersebut dapat melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Kementerian Pertahanan, Kemendagri, kementerian yang menangani urusan kehutanan dan lingkungan hidup, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten terkait.
