Menurut Tito, daerah yang realisasinya masih rendah bisa memakai dana itu untuk menormalisasi sungai, yang menjadi prioritas perintah Presiden. Kementerian Pekerjaan Umun (PU) juga dapat menugaskan dinas PU di daerah untuk mengerjakan normalisasi tersebut.
Kemendagri pun telah menerbitkan surat edaran kepada daerah terdampak di tiga provinsi. Kabupaten/kota yang kembali dilanda bencana dengan dampak luas dipersilakan menetapkan lagi status tanggap darurat.
Dengan status itu, mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat dan pengadaan dapat dilakukan lewat penunjukan langsung tanpa lelang. Harapannya, kata Tito, agar penanganan bagi masyarakat tidak terlambat.
