Tito menjelaskan integrasi tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
"98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain," pungkasnya.
Tito menegaskan percepatan program tersebut bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga membantu Pemda menjalankan tugas dalam menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Hal ini dikarenakan bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.