Untuk memastikan pelaksanaan di daerah, Kemendagri menerapkan sistem pemantauan capaian yang dilengkapi target pemenuhan pelayanan dasar masing-masing pemerintah daerah.
Pada bidang pengendalian inflasi, Mendagri Tito juga memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara rutin, setiap minggu dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Rakor tersebut membahas perkembangan harga dan ketersediaan pangan, distribusi komoditas, serta langkah intervensi pemerintah daerah. Pada 2026, koordinasi tersebut diperkuat dengan pemanfaatan data harga dan pasokan sebagai dasar deteksi dini terhadap kenaikan harga pangan.
Pengendalian inflasi juga diarahkan pada peningkatan produksi dan distribusi pangan di daerah, termasuk melalui kerja sama antardaerah dan pengembangan hilirisasi komoditas. Pemerintah daerah didorong melakukan intervensi ketika terjadi kenaikan harga serta memastikan ketersediaan pasokan di wilayahnya. Melalui koordinasi tersebut, Kemendagri menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di daerah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas pemenuhan kebutuhan dasar.