Mendagri menegaskan hingga saat ini kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mencatat sudah ada lebih dari 340 usulan pemekaran termasuk provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk.

Namun, proses pemekaran membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pembangunan infrastruktur perkantoran, biaya operasional, hingga belanja pegawai.