Secara khusus, Tito meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah (Pemda), serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha. Melalui dialog, diharapkan dapat menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority," tutur Tito.
Tito menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda. Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.
"Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai," katanya.