NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
Upaya percepatan itu dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan Nunukan serta stakeholder terkait di Kantor Bupati Malinau, Selasa.
“Kita melihat ada hal yang perlu dikerjakan di perbatasan Kaltara terutama karena akses jalan di perbatasan ini tidak bagus,” ujar Tito Karnavian usai rapat koordinasi di Malinau.
Akses jalan yang tidak bagus, kata Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini, tentu berpengaruh kepada sistem logistik masyarakat, akses kesehatan serta pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
Dengan kondisi itu, kata Tito, masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara seperti di Krayan serta wilayah lainnya harus melalui jalan udara atau jalan sungai sampai berhari-hari. “Nah ini membuat kita juga prihatin,” kata Mendagri.
Beberapa hari lalu, lanjut dia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menelepon saat berkunjung ke beberapa wilayah di Kaltara dan menyampaikan terkait soal kondisi wilayah perbatasan.
Menhan, kata Tito, merasa prihatin atas kondisi masyarakat di daerah perbatasan Kaltara, terutama di Malinau dan Nunukan yang akses jalannya sulit, sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan dan logistik.
“Beberapa hari yang lalu ada Pak Menhan datang ke sini, beliau adalah Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Ketuanya Bapak Presiden,” katanya.
Pemerintah pusat, kata Mendagri, punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan terluar dengan cara membangun agar daerah-daerah perbatasan maju dan nasionalisme masyarakat semakin kuat
“Supaya nasionalisme mereka tinggi menjadi buffer zone sistem pertahanan kita. Artinya garda terdepan dalam menghadapi infiltrasi dari luar negeri,” ujarnya.
Kedatangannya ke Kaltara, merupakan tindak lanjut dari kedatangan Menhan yang mendengar langsung penyampaian para kepala daerah di Kaltara terkait kendala akses jalan perbatasan, sehingga ada masyarakat Kaltara yang memilih membeli kebutuhan logistiknya ke negara tetangga dan tentu menurut Tito membuat masyarakat di perbatasan merasa tidak adil.
“Itu (kendala akses) akan membuat nasionalisme mereka bisa menjadi berkurang. Nah karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan,” katanya.
Setelah melakukan rapat koordinasi di Malinau, Mendagri langsung menuju Krayan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan perbatasan dan setelah itu kembali ke Tanjung Selor dan dijadwalkan ke Sebatik, Nunukan esok hari.
