Pada kesempatan tersebut, Tito juga menjelaskan upaya pemerintah mempercepat digitalisasi, baik di sektor keuangan maupun pelayanan publik di daerah. Dalam konteks ini, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terus memperkuat digitalisasi melalui pemanfaatan data kependudukan. Ia menyebut, data Dukcapil diintegrasikan dengan kementerian/lembaga sehingga pelayanan publik dapat berlangsung secara optimal.
Ia mencontohkan, data Dukcapil dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui proses verifikasi dan validasi data penerima. Melalui upaya tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran penerima manfaat secara lebih akurat.
"Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen (penerima bantuan) enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki," pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta pihak terkait lainnya.
