"Perumahan menyampaikan, 'Gimana cara ngukurnya perumahan?' Perumahan itu ada beberapa program, di antaranya adalah pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Nah, kami tiap minggu mengevaluasi daerah mana saja yang mengeluarkan, menerbitkan BPHTB dan PBG yang gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tito.
"Nah, itu kemudian kita mendata tiap minggu, kita lihat siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang memproduksi, menerbitkan, mana yang tidak. Data inilah yang menjadi kita mengeluarkan apa, menentukan siapa pemenang di bidang perumahan," tambahnya.
Ia pun menekankan insentif fiskal yang didapat dari penghargaan tersebut digunakan untuk tambahan APBD. Ia juga menyebut anggaran yang diberikan bisa dipakai untuk penanganan bencana.
"Nah, cuma kalau bidang yang lain-lain insentif fiskalnya dalam bentuk uang masuk ke rekening, itu sebagai tambahan APBD, bukan untuk pribadi. Kemudian, nanti bisa digunakan, termasuk untuk daerah bencana bisa dipakai untuk menangani bencana. Dan kemudian anggaran-anggaran ini kita harapkan dapat membantu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah untuk meringankan, membuat program-program yang penting," ungkapnya.
