Dalam implementasinya, PJPK memuat 30 indikator pembangunan kependudukan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dari keseluruhan indikator tersebut, tujuh indikator menjadi tugas khusus Kemendukbangga/BKKBN sesuai dengan mandat pembangunan kependudukan dan keluarga.
Wihaji menekankan, setiap indikator perlu diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan serta memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
"Dari 30 indikator ini, kalau dikerjakan dampaknya luar biasa. Yang kita harapkan adalah bagaimana pembangunan kependudukan ini dapat mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ucap Wihaji.
Untuk mewujudkan target tersebut, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan dinamika wilayah masing-masing.
Melalui PJPK, pembagian peran antarkementerian/lembaga, perangkat daerah, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan semakin jelas sehingga pelaksanaan 30 indikator dapat berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung.
