Perlu dicatat, RAPI bukan sekadar komunitas hobi. RAPI disahkan melalui Keputusan Dirjen Postel Nomor 125/Dirjen/1980 dan menjadi satu-satunya organisasi bagi para penyelenggara komunikasi radio antar penduduk, sehingga statusnya resmi dan diakui negara.
Untuk beroperasi, seseorang membutuhkan izin bernama IKRAP. Izin ini diperlukan untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio antar penduduk. Artinya, dunia komunikasi ini memiliki etika dan aturan main, bukan sekadar siapa yang paling viral.
Radio ini bekerja di sekitar 27 megahertz, tepatnya pada rentang 26,965 sampai 27,405 megahertz yang dibagi menjadi 40 kanal. Dari 40 kanal tersebut, ada satu yang istimewa, yaitu Kanal 9, yang diperuntukkan bagi gawat darurat. Kanal ini bukan untuk pamer atau mencari perhatian. Satu kanal, satu tujuan: menolong. (sumber: stekom).
RAPI adalah organisasi sosial nirlaba. Tidak ada anggota yang digaji untuk berjaga dan tidak ada konten sponsor. Mereka bergerak karena merasa itu adalah tugasnya.
Hasilnya dapat dilihat nyata. Misalnya, saat seorang pemancing hilang di Sungai Brantas, tim SAR bergerak dan pencarian itu juga melibatkan anggota RAPI untuk mendukung komunikasi selama operasi (sumber: jpnn).
Di Papua, pemerintah daerah menilai pos pantau yang dibangun RAPI Daerah 27 diyakini dapat menjadi salah satu sistem peringatan dini bencana alam di kawasan pantai (sumber: antara). Jadi, ini bukan sekadar nostalgia, melainkan kerja lapangan yang berlangsung hingga hari ini.
Namun, tidak sedikit yang berpendapat bahwa radio itu kuno. Para pegiatnya tidak sependapat. Di Manokwari, RAPI menegaskan bahwa komunikasi radio tetap memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan informasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital.
