NADIKABAR.COM — Laut Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Pemerintah melihat kondisi itu sebagai peluang sekaligus pekerjaan besar untuk membangun perikanan nasional yang lebih produktif, modern, dan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada potensi tersebut. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa nilai ekonomi perikanan Indonesia mencapai sekitar USD34 miliar per tahun.
Namun, Indonesia belum mengoptimalkan seluruh potensi tersebut. Karena itu pemerintah mendorong penguatan armada perikanan nasional dan menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern mulai 2027.
Perhatian Presiden terhadap perikanan tangkap juga tercermin dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra. Ketika Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok pada November 2024, kedua negara menyepakati sejumlah kerja sama strategis. Salah satu kesepakatan tersebut berada di sektor kelautan dan perikanan melalui Technical Cooperation Guidelines (TCG).
Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kerja sama teknis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah RRT. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menandatangani TCG sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama perikanan kedua negara.
Hampir dua tahun kemudian, komitmen tersebut memasuki tahap implementasi. Pada 24 September 2026, KKP memulai pelaksanaan TCG di Tual, Maluku. Sebanyak 33 kapal perikanan berbendera Indonesia disiapkan untuk beroperasi di WPPNRI 718 atau perairan Arafura.
Pelaksanaan tersebut memberikan gambaran mengenai manfaat awal kerja sama. Armada 33 kapal diproyeksikan menghasilkan sekitar 9.500 ton ikan per tahun sesuai kuota yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut melibatkan 669 tenaga kerja dan diperkirakan memberikan kontribusi sekitar Rp65 miliar terhadap PNBP.
