"Karena itu semua sumber daya kita kerahkan. Termasuk outsourcing-outsourcing kita kerahkan untuk menutup kekurangan itu," katanya.
Ia menjelaskan, kekurangan pegawai terjadi merata hingga ke tingkat daerah. Di Jawa Timur, misalnya, terdapat tujuh Kantor Kementerian Haji tingkat kabupaten yang terpaksa merangkap kepemimpinan.
"Hari ini pun kita masih kekurangan. Dari kebutuhan 7 ribu pegawai kita mungkin baru 4 ribuan, masih kurang 3 ribu," klaim Gus Irfan.
Untuk mengatasi celah tersebut, Kementerian Haji dan Umrah terus membuka pendaftaran serta menggelar pembekalan (entry meeting) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpindah dari kementerian lain maupun pemerintah daerah.
Kendati demikian, pengerahan tenaga non-ASN maupun skema alih daya (outsourcing) ini bersifat sementara hingga kebutuhan pegawai terpenuhi secara permanen.
"Pada saatnya nanti semua tenaga tercukupi maka outsourcing-outsourcing akan secara bertahap kita kembalikan-kembalikan lagi," kata Gus Irfan.
