NADIKABAR.COM — Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, bersikeras mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu, yang kini berstatus Perdana Menteri (PM) sementara, tidak memerlukan persetujuan oposisi untuk memerintahkan operasi militer baru, meskipun tidak lagi memegang mayoritas parlemen usai kemunduran dalam pemilu.
Penegasan Katz ini, seperti dilansir AFP dan The Times of Israel, Jumat (13/11/2026), disampaikan setelah kubu oposisi memperingatkan bahwa serangan militer baru membutuhkan pengawasan penuh parlemen. Netanyahu diketahui berulang kali mengancam untuk kembali menyerang Iran beberapa waktu terakhir.
"Kami tidak memerlukan persetujuan dari pihak oposisi atau otoritas hukum mana pun untuk mengarahkan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) dalam melakukan operasi pembunuhan terarah di Gaza, operasi defensif dan ofensif di Lebanon, menjaga zona keamanan di Suriah demi melindungi komunitas Golan, membersihkan lingkungan yang menjadi sarang teroris di Hebron," tegas Katz, yang kini berstatus Menhan sementara, dalam pernyataan via media sosial X.
"Dan melanjutkan operasi ofensif terhadap terorisme di Yudea dan Samaria," imbuhnya, menggunakan sebutan yang digunakan Israel untuk Tepi Barat.
"Terkait Iran, kami telah menunjukkan ketegasan dan pertimbangan yang matang, dalam koordinasi penuh dengan IDF -- dan hal ini akan terus berlanjut sesuai dengan tuntutan situasi," ucap Menhan Israel tersebut dalam pernyataannya.
"Keamanan Israel tidak akan ditunda dan tidak menunggu proses politik yang sedang berlangsung secara paralel," tegas Katz.
Penegasan Katz itu disampaikan setelah pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, menyerukan Netanyahu untuk menahan diri. Eisenkot memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan tanpa adanya "ancaman langsung dan mendesak" dapat menimbulkan "konsekuensi yang membawa bencana bagi demokrasi Israel dan 'kepercayaan' warga".
Eisenkot telah ditugaskan oleh Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru, dan pekan ini, dia melakukan pembicaraan selama dua jam dengan Netanyahu, yang mengeluhkan tidak diajak berkonsultasi.
Dalam pernyataan bersama, keduanya mengungkapkan bahwa Netanyahu dan penasihat militernya telah memberikan penjelasan kepada Eisenkot "mengenai tantangan keamanan dan diplomatik yang saat ini dihadapi oleh negara Israel" dan keduanya sepakat untuk tetap berkomunikasi.
Eisenkot, menurut laporan The Times of Israel, juga mengajukan permintaan kepada Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, untuk melakukan intervensi dan mewajibkan Netanyahu memberikan penjelasan kepadanya, menyusul laporan soal Netanyahu berupaya melancarkan serangan terhadap Iran meski ditentang jajaran pemimpin keamanan Israel.
Peringatan untuk Netanyahu juga dilontarkan tokoh oposisi lainnya, Avigdor Lieberman, yang telah ditunjuk menjabat Ketua Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Lieberman merupakan anggota blok politik yang dipimpin Eisenkot.
"Saya memperingatkan Anda: pemerintahan sementara tidak diperbolehkan mengambil keputusan yang dapat menyeret Israel ke dalam perang tanpa pengawasan parlemen dan tanpa persetujuan penuh dari seluruh badan keamanan," tegas Lieberman, yang mantan penasihat Netanyahu dan kini menjadi pengkritik vokalnya.
