Strategi tersebut, menurut Sjafrie, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niat ataupun kepentingan untuk menyerang negara lain, tetapi tetap menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
"Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita, sedangkan sekarang, strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie juga membahas penguatan pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan, termasuk perkembangan pembangunan batalyon di berbagai daerah.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan strategis pertahanan antara pemerintah dan DPR agar pelaksanaan sistem pertahanan nasional berjalan sesuai ketentuan.