Konsep kesejahteraan di sini sejalan dengan gagasan Danna & Griffin (1999) yang menegaskan bahwa well-being bersifat multidimensi, mencakup kesejahteraan afektif, psikologis, fisik, hingga kualitas hidup (life well-being). Melalui skema Wellbeing Budget, Selandia Baru menggunakan kerangka kerja Living Standards Framework. Kerangka ini menilai kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, mencakup kesehatan mental, perlindungan anak, pengurangan ketimpangan, hingga keberlanjutan lingkungan.
Selandia Baru juga membangun platform integrasi layanan berbasis momen penting kehidupan (life-event platforms) seperti SmartStart dan Te Hokinga ā Wairua. Melalui sistem ini, negara hadir melayani warga berdasarkan kebutuhan riil di setiap fase hidupnya, bukan berdasarkan sekat-sekat kementerian yang rumit.
Landasan hukum mereka diperkuat melalui Public Service Act 2020, yang secara tegas mewajibkan setiap institusi publik untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini menegaskan bahwa anggaran negara yang memanusiakan warga bukan dilihat dari seberapa sering kata sejahtera diucapkan, melainkan dari perubahan riil di lapangan.
Kembali pada fenomena komentar satir di media sosial, sindiran warganet seharusnya ditangkap sebagai amunisi evaluasi bagi pemerintah. Indonesia membutuhkan kerangka kesejahteraan multidimensi yang tidak sekadar bersandar pada satu survei atau satu peringkat global.
Christopher Hood (1991) serta B. Guy Peters (2018) mengingatkan bahwa reformasi sektor publik modern tidak lagi sebatas mengejar efisiensi administrasi atau regulasi kaku. Reformasi sejati menuntut pergeseran menuju tata kelola yang humanis, responsif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (public value) serta keberlanjutan hidup warga.
Perlu menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik yang mampu mengubah perilaku aparatur dari sekadar pengelola administrasi menjadi penyedia layanan yang berempati. Pernyataan Presiden yang mengakui bahwa sebagian rakyat belum sejahtera harus dijadikan pijakan awal reformasi sistemik ini.
Peringkat kebahagiaan tidak boleh diperlakukan sebagai panggung untuk saling memamerkan klaim keberhasilan. Peringkat tersebut harus dijadikan cermin untuk bertanya: kelompok masyarakat mana yang belum bahagia, apa penyebab dasarnya, dan bagaimana negara hadir memberikan solusi konkret?
Pada akhirnya, reformasi tata kelola pemerintahan dan perbaikan kinerja SDM sektor publik tidak berhenti di atas kertas dan sekadar mengejar pemenuhan indeks administrasi. Kebahagiaan warga harus dirasakan secara nyata, agar tidak lagi berakhir sebagai lelucon pasrah di kolom komentar.
Raisa Ayu Rininta. ASN dan Mahasiswa FIA UI.
