Setiap perangkat daerah perlu menjelaskan hubungan antara biaya dan hasil pelayanan. Ukurannya bukan sekadar kegiatan terlaksana atau anggaran terserap, melainkan apakah layanan semakin cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas.
Pembiayaan juga perlu dicermati. Penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp1,7 triliun, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun. Setelah pengeluaran pembiayaan Rp253 miliar, pembiayaan neto sekitar Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nol.
Pinjaman daerah tidak otomatis keliru. Utang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang. Namun, pinjaman Rp1,3 triliun harus disertai penjelasan mengenai peruntukan, sumber, bunga, jangka waktu, dan kemampuan pengembalian. Proyek yang dibiayai harus siap dilaksanakan dan memiliki manfaat terukur.
Target SiLPA nol pun perlu dimaknai hati-hati. Sisa anggaran dapat menunjukkan kelemahan perencanaan atau pelaksanaan. Akan tetapi, pemerintah tidak seharusnya menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun hanya demi mengejar penyerapan. Kualitas belanja lebih penting daripada kecepatan mengeluarkan uang.
