Selain insentif Nataru, Suahasil sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang menjadi perhatian publik pada 9 November 2026.
Dalam keterangannya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11), Suahasil menegaskan tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria objek pajak, bukan jenis pajak baru ataupun pengenaan PPN terhadap seluruh transaksi keuangan masyarakat.
