NADIKABAR.COM — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober 2026, setara 79,5 persen dari target APBN dan tumbuh 7,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Berdasarkan komponennya, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp185,8 triliun atau tumbuh 0,9 persen secara tahunan (yoy).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, mengatakan pertumbuhan penerimaan cukai yang relatif terbatas tersebut disebabkan tidak adanya kenaikan tarif cukai pada tahun ini.
Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan hanya ditopang oleh peningkatan produksi hasil tembakau, terutama rokok.
Selanjutnya, penerimaan bea masuk mencapai Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.
Suahasil menambahkan, peningkatan penerimaan bea masuk sejalan dengan surplus perdagangan yang terjadi. Meski tidak seluruh barang impor dikenakan bea masuk, peningkatan impor barang-barang yang menjadi objek bea masuk turut mendorong penerimaan negara.
Adapun penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp34,5 triliun atau tumbuh 43,4 persen (yoy).
Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas ekspor serta volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Kinerja ini juga didukung oleh aktivitas hilirisasi dan peningkatan permintaan global.
Selain penerimaan, Suahasil juga melaporkan hasil penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sepanjang 2026. Penindakan tersebut dilakukan secara intensif untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri sekaligus melindungi masyarakat.
Dalam penindakan rokok ilegal, Bea Cukai telah mengamankan sekitar 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 kali penindakan. Jumlah tersebut meningkat 80 persen dibandingkan temuan pada tahun sebelumnya.
Suahasil menegaskan, pemberantasan rokok ilegal penting dilakukan untuk melindungi industri rokok legal yang telah memenuhi kewajiban pembayaran cukai.
Pasalnya, peredaran rokok ilegal menciptakan persaingan tidak sehat karena produk tersebut tidak dibebani kewajiban cukai sebagaimana produk legal.
Selain itu, Bea Cukai mencatat penindakan ekspor ilegal emas mencapai 405,1 kilogram melalui 131 kali penindakan. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan temuan tahun sebelumnya.
Suahasil mengatakan, pengawasan ekspor emas ilegal diperlukan untuk mendukung hilirisasi dan menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan emas di dalam negeri.
Dengan demikian, kebutuhan emas untuk industri perhiasan dan pengolahan lainnya dapat dipenuhi dari hasil tambang domestik.
Di sisi lain, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya juga berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan total barang bukti mencapai 13,28 ton dari berbagai jenis. Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran narkotika dan melindungi masyarakat.
