NADIKABAR.COM β€” Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan berarti negara mengalami kerugian karena kondisi tersebut telah dirancang untuk membiayai belanja bagi masyarakat.

"APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat, jadi memang APBN itu didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Ia meminta media menggunakan istilah yang tepat dalam memberitakan kondisi fiskal, mengingat defisit merupakan bagian dari desain APBN ketika belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2026, defisit APBN tercatat sebesar 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

β€œDan ini juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil.

Kemenkeu melaporkan pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan tersebut terdiri atas di antaranya penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target, serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah melampaui target mencapai Rp551,8 triliun antara lain didorong penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.

Untuk memenuhi target pendapatan hingga akhir tahun,Suahasil menyebut pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan sebesar Rp590,1 triliun pada November-Desember, termasuk penerimaan pajak Rp514 triliun.

Di sisi lain, Kemenkeu melaporkan belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, meningkat 15,6 persen secara tahunan. Realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun, belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah Rp653,6 triliun.

Suahasil menyampaikan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara hingga Oktober masih sesuai dengan rencana APBN.

Menkeu memperkirakan penyerapan belanja meningkat pada November dan Desember seiring penyelesaian kontrak kementerian dan lembaga serta pembayaran pekerjaan yang telah berjalan.

Ia juga menyebut keseimbangan primer APBN masih berada di posisi positif hingga Oktober, namun diperkirakan berubah seiring pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.