Namun demikian, dirinya mengingatkan, ambisi pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak infrastruktur yang berhasil dibangun.
Dalam kapasitasnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut menjelaskan pemerintah terus mendorong orkestrasi kebijakan dan investasi lintas sektor, meliputi pekerjaan umum, transportasi, perumahan, pertanahan, tata ruang, hingga pembangunan kewilayahan. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Ia juga menekankan fondasi pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengetahuan, integritas, kebijakan yang tepat, serta kepercayaan publik.
Menurutnya, Indonesia tidak dapat membangun bangsa yang tangguh di atas fondasi yang rentan. Dengan fondasi yang semakin kuat, infrastruktur yang lebih aman, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu membangun masa depan yang lebih tangguh menuju 2045.
