Menurutnya, ruang digital harus menjadi sarana memperkuat persaudaraan, membangun komunikasi yang sehat, serta menjaga persatuan bangsa, bukan justru menjadi sumber konflik dan perpecahan.
Selain itu, Menko Polkam mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong, kepedulian antarwarga, dan sistem keamanan lingkungan. Apabila terjadi persoalan atau gesekan di masyarakat, penyelesaiannya perlu mengutamakan dialog dan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat terkait.
Namun, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menko Polkam juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan, dan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap perbedaan hendaknya disikapi secara dewasa, tanpa kebencian, permusuhan, maupun tindakan kekerasan yang dapat merusak persatuan bangsa. "Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," tegasnya.