Namun, pendekatan tersebut perlu dievaluasi karena tidak otomatis membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang berada di lapisan bawah.

"Tidak boleh lagi bergantung pada trickle-down effect, tetesan dari pertumbuhan ekonomi atas yang dikonsentrasikan. Tidak boleh lagi APBN tidak merambah pada sektor-sektor pemberdayaan. Makanya kemudian dibikinlah Kemenko Pemberdayaan ini," kata Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, perubahan paradigma tersebut membutuhkan keberpihakan anggaran dan kebijakan yang lebih nyata terhadap sektor pemberdayaan.

Ia menegaskan masyarakat tidak cukup hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha, mengakses pembiayaan, memanfaatkan teknologi, serta menjangkau pasar.