Mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, menurut dia, pembangunan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan kewajiban negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat.
"Setiap rupiah dari APBN harus bernuansa dan bermakna pada pemberdayaan," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PM bersama Kementerian Agama dan mitra terkait akan mengidentifikasi pesantren potensial sebagai lokasi percontohan pengembangan ekosistem ekonomi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris menambahkan bahwa hasil simposium ini akan dibawa ke identifikasi kandidat lokus percontohan agar pesantren menjadi simpul pemberdayaan yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi.