NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan masyarakat berhak mengkritik seluruh kebijakan pemerintah karena merupakan hak yang dilindungi undang-undang.
Menurut Dudung dalam keterangan pers resmi Kemenko Polkam yang disiarkan, Rabu, kritik terhadap pemerintah sangat diperlukan agar penyelenggara negara dapat mengerti keinginan rakyat dan mau memperbaiki setiap kebijakan.
Terlebih, lanjut dia, kritik dan perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam sebuah negara yang menganut demokrasi.
Kendati demikian, Dudung juga meminta agar kritik yang disampaikan tidak provokatif dan bersifat memecah masyarakat.
"Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa," jelas Dudung.
Di samping itu, Dudung juga melihat kecenderungan masyarakat yang lebih sering menyuarakan kritik ataupun pendapat di media sosial.
Dia pun berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menyuarakan pendapat, menerima ataupun menyebarkan informasi.
Sikap bijak itu menurut Dudung harus digunakan agar masyarakat tidak mudah termakan berita hoaks yang bersifat provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama," jelas Dudung.