NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan aksi penyadapan yang dilakukan LSP merupakan perbuatan pelanggaran hukum.
"Secara pribadi tentunya juga sebagai warga negara, penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara," kata Dudung saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin.
Dia pun mendorong agar kasus ini diselesaikan hingga tuntas oleh penegak hukum. Saat ditanya terkait siapa saja pejabat atau tokoh publik yang kemungkinan akan menjadi tersangka kasus ini, Dudung enggan mengomentari hal itu.
