Dia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Menurut dia, kasus itu merupakan kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.

Oleh karena itu, pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dipastikan tetap berjalan maksimal oleh TNI.

Selain pengusutan perkara, Yusril menyebut pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi mengenai kewenangan penyadapan.

Namun, pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi karena bertentangan dengan prinsip hukum pidana.