NADIKABAR.COM — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan humas pemerintah dituntut tidak sekadar menyampaikan pesan dengan cepat, tetapi memastikan setiap informasi yang diterima masyarakat akurat dan bermanfaat.

Pesan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat memberikan keynote speech pada Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2026 bertema “Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan” di Jakarta, Selasa.

"Karena ada algoritma yang membaca informasi kita, maka komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus lebih terbuka, sebab kita tidak tahu mana atau bagaimana algoritma sepenuhnya bekerja,” ujar Meutya.

Meutya mengatakan perkembangan teknologi dan bertambahnya kanal komunikasi menghadirkan tantangan baru bagi praktisi humas pemerintah. Informasi yang disampaikan tidak selalu menjangkau publik sebagaimana yang diharapkan karena distribusinya turut dipengaruhi algoritma platform digital.

Ia mengingatkan kecepatan dan viralitas tidak boleh mengalahkan akurasi. Informasi yang keliru dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan hingga mengambil keputusan. Karena itu, humas pemerintah harus konsisten menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi, dan memberi manfaat bagi publik.

“Tidak mudah memang untuk merebut ruang-ruang informasi yang paling benar dan bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, jika informasinya salah, masyarakat bisa jadi mengambil keputusan yang salah. Tapi kita harus terus bekerja sebaik-baiknya,” katanya.

Meutya juga mengingatkan pentingnya menjaga keterbukaan informasi, kebebasan pers, dan keberagaman pandangan. Menurutnya, komunikasi publik harus mampu merawat persatuan, bukan memperlebar polarisasi dan segregasi di tengah masyarakat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan AMH ke-19 tahun ini diikuti 192 instansi dengan total 689 karya kehumasan yang melalui proses kurasi dan penilaian oleh tim juri dari unsur pimpinan redaksi media nasional dan akademisi.

“Di tengah banjir informasi dan disrupsi digital, humas tidak cukup hanya hadir lewat seremoni, melainkan harus berkomitmen menghasilkan karya kehumasan yang terukur, berdampak, dan dipercaya publik,” ujar Fifi.

AMH 2026 menjadi ajang apresiasi bagi insan kehumasan dari kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perguruan tinggi negeri (PTN), serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Tahun ini, penilaian mencakup enam kategori, yakni Siaran Pers (Media Online), Media Sosial, Website, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), Media Audiovisual, dan Kampanye Komunikasi Publik.

Seluruh karya dinilai secara objektif dan independen untuk mengapresiasi kualitas tata kelola komunikasi publik yang profesional, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang ditetapkan sebagai Juara Umum AMH 2026. Capaian ini mencerminkan konsistensi dan kualitas ekosistem kehumasan yang dibangun secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan media online, media sosial, website, hingga kampanye komunikasi publik.

Daftar Pemenang Anugerah Media Humas 2026

Klasifikasi Kementerian/Lembaga (KL)/BUMN/BUMD

2.⁠ ⁠Terbaik II: Kementerian Hak Asasi Manusia

3.⁠ ⁠Terbaik III: Kementerian Ketenagakerjaan

Klasifikasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

1.⁠ ⁠Terbaik I: Institut Pertanian Bogor

2.⁠ ⁠Terbaik II: Universitas Negeri Yogyakarta

3.⁠ ⁠Terbaik III: Universitas Gadjah Mada

1.⁠ ⁠Terbaik I: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

2.⁠ ⁠Terbaik II: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

3.⁠ ⁠Terbaik III: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1.⁠ ⁠Terbaik I: Badan Pusat Statistik

2.⁠ ⁠Terbaik II: Kementerian Ketenagakerjaan

3.⁠ ⁠Terbaik III: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

1.⁠ ⁠Terbaik I: Universitas Gadjah Mada

2.⁠ ⁠Terbaik II: Universitas Indonesia

3.⁠ ⁠Terbaik III: Universitas Airlangga

1.⁠ ⁠Terbaik I: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.⁠ ⁠Terbaik II: Pemerintah Kota Tangerang

3.⁠ ⁠Terbaik III: Pemerintah Kabupaten Bantul

3. Kategori Kampanye Komunikasi Publik

1.⁠ ⁠Terbaik I: Kementerian Perhubungan

2.⁠ ⁠Terbaik II: Badan Gizi Nasional

3.⁠ ⁠Terbaik III: Badan Pusat Statistik

1.⁠ ⁠Terbaik I: Universitas Brawijaya

2.⁠ ⁠Terbaik II: Institut Pertanian Bogor

3.⁠ ⁠Terbaik III: Universitas Pendidikan Indonesia

1.⁠ ⁠Terbaik I: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.⁠ ⁠Terbaik II: Pemerintah Kabupaten Buleleng

3.⁠ ⁠Terbaik III: Pemerintah Kota Tangerang

4. Kategori Penerbitan Media Internal

1.⁠ ⁠Terbaik I: Badan Informasi Geospasial

2.⁠ ⁠Terbaik II: PT Kereta Api Indonesia (Persero)

3.⁠ ⁠Terbaik III: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

1.⁠ ⁠Terbaik I: Universitas Brawijaya

2.⁠ ⁠Terbaik II: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

3.⁠ ⁠Terbaik III: Universitas Negeri Surabaya

1.⁠ ⁠Terbaik I: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.⁠ ⁠Terbaik II: Pemerintah Kota Tangerang

3.⁠ ⁠Terbaik III: Pemerintah Kabupaten Bantul

1.⁠ ⁠Terbaik I: Badan Pusat Statistik

3.⁠ ⁠Terbaik III: Otoritas Jasa Keuangan

1.⁠ ⁠Terbaik I: Institut Pertanian Bogor

2.⁠ ⁠Terbaik II: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

3.⁠ ⁠Terbaik III: Universitas Negeri Surabaya

1.⁠ ⁠Terbaik I: Pemerintah Kota Tangerang

2.⁠ ⁠Terbaik II: Pemerintah Kota Makassar

3.⁠ ⁠Terbaik III: Pemerintah Kota Surabaya

1.⁠ ⁠Terbaik I: PT Telkom Indonesia (Persero)

2.⁠ ⁠Terbaik II: Kementerian Sosial

1.⁠ ⁠Terbaik I: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

2.⁠ ⁠Terbaik II: Institut Pertanian Bogor

3.⁠ ⁠Terbaik III: Universitas Sumatera Utara

1.⁠ ⁠Terbaik I: Pemerintah Kota Tangerang

2.⁠ ⁠Terbaik II: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3.⁠ ⁠Terbaik III: Pemerintah Kota Madiun