NADIKABAR.COM — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong penguatan perlindungan industri pers nasional melalui kebijakan dan kolaborasi antarmedia guna menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di tengah dominasi platform digital.
Meutya mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights sebagai salah satu instrumen perlindungan ekosistem pers.
"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah tentu permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita bahwa aturan ini belum ada, kok sampai hari ini, aturan ini masih kita tegakkan," kata Meutya dalam peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta, Jumat.
Selain mempertahankan regulasi tersebut, pemerintah juga mendorong pembahasan kebijakan terkait perusahaan teknologi besar di DPR. Menurut dia, upaya itu menghadapi tantangan, karena perusahaan-perusahaan teknologi global turut melakukan perlawanan.
"Jadi baru sekali-dua kali rapat, big tech companies (perusahaan-perusahaan teknologi raksasa), perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus berupaya untuk tetap melindungi ekosistem informasi termasuk media dan jurnalistik," ujar dia.
