Supratman juga menempatkan kekayaan intelektual sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang dapat menjadi salah satu bidang kontribusi HIPMI dalam mendukung program pembangunan pemerintah.
"Yang pertama adalah menyangkut soal kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemudian di bidang perumahan, ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya adalah hak kekayaan intelektual, dan juga yang lain-lain," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Hukum tengah menyusun Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 sebagai pedoman penguatan ekosistem kekayaan intelektual untuk sepuluh tahun mendatang.
Rencana tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan penciptaan, pelindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual agar karya serta inovasi nasional dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas.