ASEAN menetapkan kebijakan tersebut pada 2021, setelah militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar dan disepakatinya Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis di negara itu. Perwakilan politik Myanmar turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Poin-poin utama konsensus itu mencakup penghentian segera segala bentuk kekerasan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik sipil, dimulainya dialog secepatnya dengan melibatkan seluruh pihak, serta pemberian akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara anggota ASEAN.
Dalam lima tahun sejak konsensus tersebut disepakati, hanya ketentuan mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan yang secara konsisten telah dilaksanakan.
Penerjemah: Primayanti
