Dalam konteks ini, para menlu menyatakan dukungan terhadap semua upaya untuk memastikan akuntabilitas, termasuk melalui langkah-langkah internasional yang tepat serta penerapan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas kegiatan permukiman. Termasuk rencana permukiman E1, serta pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau melaksanakan kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi.

"Para Menteri kembali menegaskan kecaman keras mereka terhadap kebijakan permukiman Israel yang terus berlanjut di Wilayah Palestina yang Diduduki, khususnya rencana permukiman 'E1' dan kegiatan permukiman terkait di sebelah timur Yerusalem Timur yang diduduki. Mereka berharap keputusan yang diambil oleh Inggris dan Australia ini akan mendorong pihak lain dalam komunitas internasional untuk melakukan langkah serupa," tulis Kemlu RI

Para menlu juga memandang langkah-langkah tersebut sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 (2016) serta Pendapat Penasihat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional tanggal 19 Juli 2024. Hal ini mencakup kewajiban bagi semua negara untuk tidak mengakui legalitas situasi yang timbul akibat pendudukan ilegal Israel, serta tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh pendudukan Israel tersebut," imbuh Kemlu RI.