NADIKABAR.COM — Proses digitalisasi pemerintahan yang berkembang pesat memicu tantangan baru yang semakin kompleks. Di tengah integrasi data dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif, ancaman siber kini bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari ketahanan negara.
Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menjadi orator pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Terapan Politeknik Siber dan Sandi Negara TA 2026 di Kantor BSSN, Depok, pada 22 September 2026.
"Digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik adalah keniscayaan. Namun, semakin banyak aktivitas masyarakat dan pemerintahan yang berpindah ke ruang digital, semakin besar pula risiko ancaman yang dihadapi. Di sinilah peran krusial lulusan BSSN untuk hadir sebagai benteng pertahanan siber yang melindungi data, infrastruktur kritis, dan kerahasiaan negara," ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2026).
Rini menjelaskan intensitas serangan siber terus meningkat, yang ditandai dengan maraknya varian ransomware, celah keamanan zero-day, serta potensi kerugian ekonomi yang masif. Namun, fokus utama pemerintah saat ini adalah melindungi sektor-sektor strategis yang menjadi sasaran utama penyerangan, seperti energi, transportasi, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur layanan publik.
"Ketika layanan publik bergantung pada sistem digital, ketahanan siber menjadi bagian dari ketahanan negara. Dampak serangan siber tidak lagi berhenti pada teknologi, tetapi langsung dirasakan masyarakat dan mengganggu keberlangsungan pelayanan pemerintah," ujarnya.
Rini menambahkan perkembangan AI juga membuat lanskap ini semakin kompleks. AI dapat membantu meningkatkan kemampuan deteksi dan pertahanan. Namun, teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan penyerang.
