Hingga November 2025, telah disusun delapan proses bisnis tematik yang mencakup agenda prioritas, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan program pemerintah lebih terintegrasi dan terukur.
Transformasi pelayanan publik juga menjadi salah satu fokus utama yang didorong Rini. Hingga 2025, tercatat telah terbentuk 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kehadiran MPP ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat mengakses layanan administrasi secara lebih mudah dan efisien.
Selain pelayanan publik, Rini juga turut mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan melalui pembangunan ekosistem Pemerintah Digital. Upaya ini mencakup penguatan tata kelola digital, infrastruktur digital publik (Digital Public Infrastructure), serta integrasi layanan digital pemerintah. Di bidang manajemen ASN, ia juga mengawal penguatan sistem meritokrasi, penataan pegawai non-ASN, dan integrasi layanan aparatur sipil negara dalam satu platform.