Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalankan sejumlah kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.
Dalam memperkuat pasar domestik, pemerintah mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
Sementara untuk mendukung ketersediaan energi dan bahan baku, pemerintah menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Penguatan struktur industri dilakukan melalui hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.
Adapun bagi industri kecil dan menengah (IKM) serta industri padat karya, Kemenperin memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar melalui kemitraan. Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri.
