Melalui Perlinsos Digital, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri sekaligus membantu keluarga lain yang belum masuk dalam sistem Perlinsos Digital.

Layanan ini mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Samsat, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PLN. Integrasi tersebut digunakan untuk memadankan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta kepemilikan aset keluarga sebagai bagian dari proses verifikasi penerima bantuan.

"Ke depan, siapa yang berhak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan bantuan, yang menentukan adalah mesin, sistem yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi bukan orang lagi," tuturnya.

Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 23.527.897 keluarga secara nasional telah masuk dalam sistem Perlinsos Digital. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen melakukan pendaftaran mandiri, sedangkan sisanya dibantu oleh 1.421.099 agen Perlinsos.

Sementara itu, di Kota Depok, keluarga yang telah masuk dalam sistem baru mencapai 7,1 persen atau sekitar 47.015 keluarga. Adapun jumlah agen Perlinsos di wilayah tersebut baru sedikit di atas 6.067 orang.

Melihat capaian tersebut, Gus Ipul mendorong peningkatan jumlah agen melalui kolaborasi pemerintah daerah, perangkat RT/RW, dan berbagai elemen masyarakat, termasuk jurnalis.

"Kalau agennya meningkat, tentu (keluarga terdata Perlinsos) ini juga akan meningkat," kata Gus Ipul.

Untuk menjadi agen Perlinsos, masyarakat dapat mengakses layanan Perlinsos Digital, melakukan pendaftaran, verifikasi wajah, dan mengisi data sesuai petunjuk yang tersedia. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna otomatis terdaftar sebagai agen dan dapat membantu orang lain melakukan registrasi.