"Contohnya Sekolah Rakyat di Nagan Raya yang lahan nya disediakan oleh pihak kabupaten. Jika lahan disediakan oleh provinsi, maka siswa yang dapat bersekolah berasal dari kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh," katanya.
Ia menambahkan, saat ini tercatat sudah ada lebih dari 300 siswa Sekolah Rakyat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, ditambah dengan siswa titipan dari Aceh Selatan mengingat gedung permanen di wilayah tersebut belum rampung.
Anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat ini berasal dari keluarga prasejahtera dengan rata-rata penghasilan orang tua di bawah Rp1 juta, anak-anak yatim piatu, serta anak-anak yang sempat putus sekolah selama dua hingga tiga tahun.
Mensos mengatakan program ini merupakan wujud nyata upaya Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Saat ini di Provinsi Aceh telah berdiri lima gedung permanen Sekolah Rakyat, dan jumlahnya ditargetkan akan terus bertambah pada tahun depan tergantung pada kesiapan lahan di setiap kabupaten/kota.