NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan memperkuat tata niaga peternakan untuk melindungi peternak lokal melalui pembenahan pasar, transparansi data, dan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan demi menciptakan usaha ternak berkelanjutan.
"Upaya ini diarahkan untuk membangun industri peternakan nasional yang lebih sehat, berdaya saing, dan memberikan kepastian usaha bagi peternak Indonesia," kata Amran, di Jakarta, Senin.
Mentan menegaskan hal itu di sela mengurai berbagai persoalan yang membelit sektor peternakan nasional, saat menerima audiensi Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), di kediamannya, Jakarta.
Mulai dari anjloknya harga domba, kambing, dan ayam, ketimpangan tata niaga, transparansi data produksi dan impor, hingga dugaan praktik mafia yang merugikan peternak, menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Mentan menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik, masukan, dan laporan dari mahasiswa sebagai bagian dari upaya membenahi sektor peternakan.
Ia meminta mahasiswa tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, terutama jika berkaitan dengan praktik perdagangan yang tidak sehat dan merugikan peternak.
“Kalau ada persoalan, sampaikan. Kita terbuka. Kalau ada pihak yang bermain dan merugikan peternak, kita periksa dan tindak. Saya tidak mau ada mafia yang menghambat kemajuan peternakan Indonesia,” ujar Amran menegaskan.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi sektor peternakan, mulai dari penurunan harga domba, kambing, dan ayam, transparansi data produksi serta impor, hingga ketimpangan tata niaga yang berdampak terhadap peternak skala kecil.
Mahasiswa juga menyoroti kebutuhan penguatan program pengembangan sapi perah, akses teknologi, ketersediaan pakan dengan harga terjangkau, serta peningkatan jumlah dan kapasitas penyuluh peternakan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Mentan mengajak mahasiswa mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi.
Menurutnya, keterbukaan data dan pengawasan bersama diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan sektor peternakan.
“Kita harus bekerja bersama. Kalau ada informasi yang tidak benar atau ada pihak yang mempermainkan harga, kita telusuri. Jangan sampai peternak kita yang dirugikan,” ujarnya.
Amran juga menegaskan pentingnya membenahi tata niaga, agar peternak dalam negeri memperoleh kepastian pasar dan harga yang lebih baik.
Pemerintah akan menelusuri laporan mengenai praktik perdagangan yang berpotensi merugikan peternak maupun masyarakat, serta mendorong penguatan penyerapan hasil ternak lokal.
Salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan penurunan harga domba akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak.
Mahasiswa berharap pemerintah dapat memperluas pasar bagi ternak lokal, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan domba dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dam haji. Penguatan ekspor juga dinilai dapat menjadi peluang untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional.
Melalui audiensi tersebut, Mentan menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan mahasiswa peternakan dan berbagai organisasi generasi muda.
"Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga mitra strategis dalam mengawal kebijakan, memperkuat transparansi, dan mengidentifikasi persoalan di lapangan," kata Amran.
Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Peternakan Vokasi IPB University Muhammad Mulki Rasya Raika Ramdan menilai audiensi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung keresahan peternak khususnya terkait penurunan harga domba.
“Kami menyampaikan keresahan mengenai harga domba yang turun jauh, karena jumlahnya banyak. Alhamdulillah, aspirasi kami direspons dengan baik. Ada upaya untuk mengusahakan dam haji dari dalam negeri agar hasil ternak domba lokal bisa terserap,” ujarnya.
Selain persoalan pasar, mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan data populasi, produksi, kebutuhan, dan impor komoditas peternakan.
Candra, mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) menilai keterbukaan informasi diperlukan agar mahasiswa dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, sekaligus membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha peternakan.
Ia mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan Mentan Amran dan keterbukaan pemerintah dalam menerima berbagai masukan terkait kondisi peternakan nasional.
