NADIKABAR.COM — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan beras nasional menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 berada dalam kondisi aman dengan stok mencapai 4,5 juta ton.
Amran mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena saat ini sejumlah negara di dunia sedang menahan pasokan bahan baku beras untuk menjaga kebutuhan domestik masing-masing.
"Alhamdulillah di Indonesia, stok beras kita 4,5 juta hari ini, tinggal satu bulan lebih. Ini nanti kami estimasi tertinggi stok akhir tahun selama merdeka," katanya di Jakarta, Rabu.
Amran menegaskan hal itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pembahasan terkait penetapan volume, kesiapan anggaran, mekanisme pembayaran, serta penyesuaian dan pengalihan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Ia menyebut sebanyak 33 negara melakukan penahanan pasokan beras sehingga Indonesia perlu memastikan cadangan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
"Jadi gini, kalau pangan khususnya beras, ini menjadi perhatian kita. Sekarang ini kondisi dunia memang lagi menahan bahan baku, atau beras yaitu 33 negara. Sekarang tahan," ujarnya.
Amran memperkirakan stok beras nasional pada akhir tahun akan menjadi yang tertinggi sepanjang Indonesia merdeka, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi periode libur akhir tahun.
Terkait harga beras yang mengalami kenaikan meski stok nasional melimpah, Amran menyebut pemerintah menemukan adanya praktik pelanggaran dalam distribusi yang mempengaruhi harga di pasar.
Ia mencontohkan beras fortifikasi yang seharusnya dijual sekitar Rp13 ribu per kilogram ditemukan dipasarkan hingga Rp50 ribu per kilogram oleh pihak tertentu.
Selain itu, Amran mengungkapkan adanya praktik pembongkaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kemudian dikemas dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.
Menurut Amran, salah satu penyebab kenaikan harga beras berasal dari ulah mafia beras sehingga pemerintah melakukan penindakan terhadap pelaku yang merugikan masyarakat.
Ia menyampaikan pemerintah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus tersebut dan masih melakukan proses pengembangan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam praktik distribusi beras ilegal.
"Sudah baca berita belum yang ditangkap? Fortifikasi, harganya harusnya Rp13 ribu per kg dia jual Rp50 ribu per kg. Kemudian oplos, beras SPHP dibongkar kemudian dia jual jadi premium. Sudah ditangkap 13 tersangka hari ini," kata Amran.
