Ia memperkirakan pembiayaan pembangunan industri dapat melibatkan BUMN dan swasta. Pemerintah akan mengambil peran dalam penyiapan kawasan, sementara investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan sektor swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” beber Amran.
Dia menegaskan pengembangan bioetanol juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan mendorong skema kemitraan agar masyarakat ikut menjadi bagian dari pertumbuhan kawasan pertanian dan industri yang dibangun.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegas Amran.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah sehingga pengembangan bioetanol tidak hanya menciptakan industri, tetapi sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Dalam tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan.
Mentan menyebut dukungan awal dapat diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten dan diperluas hingga 1.500 hektare bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik.
