Ia menilai praktik memperjualbelikan bantuan alsintan bukan sekadar pelanggaran dalam distribusi barang, melainkan tindakan yang secara langsung menghambat upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Bantuan seharusnya mempercepat pekerjaan dan menekan biaya usaha tani, justru beralih menjadi komoditas untuk mencari keuntungan pihak tertentu. Pemerintah tidak akan berhenti menindak penyimpangan di sektor pertanian. Pengawasan secara menyeluruh, dari distribusi pupuk, perberasan, dan bantuan alsintan.

"Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Kita harus sikat. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ucapnya kembali menegaskan.

Sebelumnya, tim intelijen Kodam XIV Hasanuddin mengamankan dua bantuan Alsintan diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dua Alsintan tersebut dari Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Gowa telah disita.