Tentu, lanjut Trenggono, kekuatan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan hilirisasi, menimbang sebagian besar rumput laut Indonesia masih diekspor dalam bentuk bahan baku, rumput laut kering.
Dalam bahasa lain, hanya sebagian yang telah diolah menjadi produk turunan primer seperti karagenan, agar, dan alginat, sementara pengembangan menuju produk turunan sekunder dan bernilai tambah tinggi bidang formasi, kosmetik, dan formulasi industri belum dilakukan.
Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan rumput laut mencakup kualitas budidaya dan bibit, persoalan harga dan pasar, lalu logistik dan pembiayaan, serta tata kelola dan lingkungan. Dampaknya adalah mutu dan produksi belum konsisten, harga belum mencerminkan kualitas, serta pendapatan pembudidaya dan pasokan industri belum stabil.
“Ini yang saya kira akan menjadi tugas Kementerian Kelautan Perikanan untuk diperbaiki,” kata dia.
Mengacu masalah-masalah tersebut, pihaknya telah menyiapkan lima pilar rencana aksi terintegrasi terkait pengembangan rumput laut yang akan ditangani dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan kualitas produksi, kemudian pengembangan industri, nilai tambah, akses pasar dan ekspor rumput laut; pengembangan data, inovasi, intermediasi, teknologi, kolaborasi, dan jejaring; peningkatan dukungan pembiayaan dan investasi, serta penguatan ekosistem dan tata kelola rumput laut (regulasi dan kelembagaan).
“Aras transformasi harus bergeser dari mengejar volume menuju produktivitas, nilai tambah, dan daya saing. Dengan demikian, potensi pasar rumput laut benar-benar dapat diterjemahkan menjadi industri yang kuat dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir,” ucap Trenggono.
