Jumhur kemudian berbicara bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan demi perubahan iklim. Yakni antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut ditopang oleh pembagian mandat yang jelas, target terukur, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Indonesia juga, kata Jumhur, menempatkan prinsip keadilan dan inklusivitas sebagai bagian penting dari transisi rendah karbon.
Perempuan, generasi muda, masyarakat adat, komunitas pesisir, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh ruang partisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.
"Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.
