Jumhur menyebut aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia.

Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, kata dia, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.

Atas dasar itu, Jumhur telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

"Yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi," ujarnya.

Menurut Jumhur, bila diperlukan, ke depannya bisa dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta agar tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Jumhur mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.